Rusia Gelontorkan Dana Bangun Lembaga Pendidikan Islam

STMIK AMIKOM

Read More ( YAKUSA )......

Demi Papua, Sang Dokter Tinggalkan Kemewahan Ibukota

drg Annisya Muharti, dokter gigi di RSUD Mulia, Puncak Jaya, Papua.
STMIK AMIKOM

Read More ( YAKUSA )......

PEMEKARAN BURSEL : TARGET MEMENUHI LIBIDO KORUPTIF..

“SIAPA YANG MENANAM ITU SU PASTI DIA YANG PANEN HASILNYA”

Oleh : Abdurahman solissa Anak Negeri Buru Selatan Pengurus PB HMI 2010-2012


Usia Pemekaran kabupaten buru Selatan sudah mencapai 4 tahun lebih. Proses pembentukannya sebagai daerah otonom secara prosedural telah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria penilaian dianggap layak dimekarkan dan dinilai akan mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan Namun ada hal yang sungguh sangat ganjil, yaitu ternyata pasca pemekaran banyak kelemahan muncul di sana sini dan. Bisa dilihat dari aspek masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Kriteria daerah otonom adalah perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

     Usia 4 tahun lebih tentu masih dianggap muda, artinya Belum ada perbuatan yang menyimpang dan berbau Dosa. Sepanjang 4 tahun lebih seharusnya Birokrasinya masi bersih dari perilaku Koruptif, Konsep Good Governence and Clean Governence telah dimatikan oleh api Koruptif yang menyala di segala sendi Birokrasi BURSEL, Entah kenapa sehingga perbuatan yang merusak tersebut semakin meningkat dan meraih IPK yang cukup bersaing......? sungguh Naas Nasib Kabupaten yang masih Bocah tersebut. Padahal hakikatnya desentralisasi atau otonomi daerah Kabupaten Buru selatan sama halnya dengan pemekaran kabupaten – kabupaten lain yakni memiliki tujuan yang sama guna tercapainya perubahan yang substansial dan terciptanya suatu kondisi menuju perubahan ke arah yang lebih baik secara menyeluruh dan merata, Namun kenyataannya semakin melahirkan Kompleksitas permasalahan muncul ke permukaan, yang paling mencolok adalah Semakin show perilaku korup para birokrat daerah. Penangkapan bebrapa Oknum pejabat daerah kabupaten Buru selatan dan beberapa Tokoh – tokoh ternma yang menjadi target pemeriksaan semakin melegitimasi Asumsi dan menjadi fakta bahwa praktek korupsi di Kabupaten BURSEL telah mengakar dalam Tubuh Birokrasinya. Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi daerah telah mengamanahkan Pemerintah daerah agar seharusnya menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi nasional. Namun sebaliknya membuat makin parahnya high cost economy di Bangsa Ini. Dan saat ini hal tersebut sedang terjadi di Kabupaten BURSEL.

   Catatan atas penangkapan dan target pemeriksaan terhadap beberapa pejabat daerah lainnya, semakin meyakinkan bahwasanya di dalam Tubuh Birokrasi BURSEL masih tersimpan kejahatan korupsi yang bernilai meliaran rupiah dan samapai sekarang belum disentuh oleh hukum secara total. Prestasi Pihak penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah tersebut secara rutin dilakukan namun belum mencapai titik nadi kejahatan tersebut. Dari analisa umum dapat dilihat bahwa jika ke depan sikap tegas dan progres pihak penegak hukm kembali melempeng dan beberapa target tersebut dibiarkan tanpa diperiksa maka dipastikan kondisi Bursel akan kehabisan energi dan siap Giling Tikar ( PAILIT). Mereka yang sudah tertangkap hanyalah akibat dari secuil kejahatan KORUPSI YANG MAHA AKBAR, yang kemungkinan besar yang melakukan KORUPSI AKBAR tersebut adalah mereka yang masih dalam nominasi target pemeriksaan

   Kondisi tersebut sungguh semakin meyakinkan Saya bahwa Politikal Will Pemegang Amanah Rakyat
BURSEL dalam memajukan daerah tidak sebanding dengan besarnya Harapan Rakyat terhadap pemekaran daerah tersebut. Justru yang ada terkesan bahwa Pemekaran tersebut terlahir dari motivasi dan ambisi kekusaan yang koruptif, maka sungguh tepat gambaran tersebut saya rumuskan dalam sebuah Statement atau judul tulisan ini, bahwa “”Pemekaran Bursel: Target Memenuhi Libido Koruptif ””

    Tidak bermaksud untuk menjadi plagiat, tetapi ingin sedikit mengutip Ungkapan Saudara Pati Loilatu dalam lagunya “SIAPA YANG MENANAM ITU SU PASTI DIA YANG PANEN HASILNYA” ketika ungkapan tersebut dikaitkan dengan proses pemekaran kabupaten BURSEL. Mengisyaratkan bahwa Orang-orang tertentu yang sudi melibatkan diri dalam perjuangan pemekaran tersebut telah menganggap Pemekaran BURSEL sebagai Solusi pemuasan Libido KORUPTIF.

   Hasil Analisa dan kajian Saya, bahwa Persoalan yang terjadi saat ini di buru selatan adalah Sbb:

1) Di dalam tubuh birokrasi PEMDA BUSEL telah dihuni Oleh Para orang-orang yang tidak amanah, Tidak bermoral dan bermental Korup.

2) Penegakan Hukum terhadap kejahatan korupsi belum menyentuh titik nadi, masih tebang pilih dan lamban.

3) Iklim politik yang masih Kacau dan Perilaku Pelaku politik Infantalisme, dan konflik masyarakat pasca Pemilukada masi terpelihara.

4) Posisi parlement masih berada di persimpagan jalan, antara Melindungi kepentingan Penguasa VS Melindungi kepentingan Rakyat.

5) Pemerintahan kurang mampu merumuskan kewenangan dan urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kondisi, karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat,

6) Penempatan personalia tidak berdsarkan pada tuntutan atau standar kualifikasi, dan masih didominasi oleh kepentingan Politis.

7) Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat belum meningkat akibat belum mendukungnya instrument kelembagaan, infrastruktur, personil, dan keuangan daerah.

8) Belum ada tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber PAD,

9) SDM Putra Daerah masih sangat minim shingga tidak mampu menjankaui Posisi kelembagaan yang strategis.

10) Lemahnya Control social terhadap kebijakan dan kejahatan korupsi.

   Dari uraian di atas menjadi besar harapan saya, bahwa Pemerintah Daerah dan Seluruh Stakeholders perlu melakukan merumuskan dan menetapkan langkah prioritas, bahwasanya Upaya menjawab akar permasalahan tersebut merupakan agenda utama yang tidak bisa ditawar dan menjadi prasyarat dalam mewujudkan keberhasilan agenda percepatan pembangunan daerah Kabupaten Buru selatan.

   Allah Maha kuasa, Maha Adil dan Bijaksana. Terangilah hati semua Penghuni Negeri BURSEL dan berikan cahaya pemikiran yang menurut engkau sangat baik bagi semua untuk merajut hari-hari selanjutnya yang Kami sendiri belum tahu apa lagi yang akan terjadi Terhadap negeri kami.. Amin!
 


Kami pihak admin menerima tulisan - tulisan dari saudara/i dimana tulisan yang saudara/i akan kami buat selama tidak mengandung kontroversi atau memojokkan secara personal artikel dikirim dengan pas photo ukuran standar berbentuk JPEG .tulisan dapat dikirim ke alamat e-mail dibawah ini hmikorkomuicjkt@ymail.com


                                       OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA
                                                      Oleh : Wahid Simeulue
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Provinsi Aceh;
3. Provinsi Papua; dan
4. Provinsi Papua Barat.

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

1. Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bagi Provinsi NAD diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

PROVINSI DKI JAKARTA

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.

PROVINSI ACEH 

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Otonomi Khusus Papua
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah:

• Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
• Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
• Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

• Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.


MAHALNYA HARGA KEADILAN DI TOKO NEGARAKU…
Oleh : Abdurahman Solissa
   Sepertinya kita harus banyak belajar dari citra peradilan aristoteles. Yang mana ketika ditahan karna dituduh melakukan tindakan kriminal, kemudian datanglah seorang muridnya untuk membebaskan beliau. Apa kata Aristoteles saat itu: Aku memang tidak bersalah,tetapi cara salah tidaklah dibenarkan jika digunakan untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum.

   Kemudian harus belajar banyak lagi dari pengadilan Calsiopoli. Pengadilan Skandal dunia sepak bola profesional di ITALIA, yang mengatur bebrapa club yang terlibat perminan angka pertandingan , menggusur club2 besar yang sangat berjasa pada TIMNAS ITALIA seperti Juventus dan AC milan dari seri A menuju seri B, tanpa ada suatu beban atas jasa. Pengalaman dari Aristoteles dan pengadilan Calsiopoli layak dijadikan pelajara oleh para lembaga peradilan di Neraku yang sudah banyak mengagendakan catatan hitam di wajahnya sendiri. Calciopoli menorehkan sejarah berharga yang seharusnya dijadikan sumber acuan moral oleh para penegak hukum dan kalangan profesionalisme hukum di Negaraku. agar peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai kredibilitas dan akuntabilitas.

   Ingat …Hukum, tidak hanya dipahami sebagai metode penafsiran teks, tetapi jauh sebagai model pendekatan kritis, kreatif, dan progresif..

Salam ….semoga kita bisa menemukan keadilan dengan HARGA MURAH di toko Negara ku…..

Maaf ini hanya sedikit jeritan tentang keadilan di negara ku….

Read More ( YAKUSA )......

Sejarah HMI

Written by Tubagus Mochamad Isnaeni

Friday, 11 March 2011 12:26

Arti Sejarah Dari sekian banyak arti dan definisi sejarah, secara umum dapat diartikan bahwa sejarah adalah pelajaran dan pengetahuan tentang perjalanan masa lampau ummat manusia, mengenai apa yang dikerjakan, dikatakan dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau, untuk menjadi cerminan dan pedoman berupa pelajaran, peringatan, kebenaran bagi masa kini dan mendatang untuk mengukuhkan hati manusia. Latar Belakang Sejarah Berdirinya HMI Kalau ditinjau secara umum ada 4 (empat) permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya HMI. Situasi Dunia Internasional Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran ummat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapi kita. Akibat dari keterbelakangan ummat Islam , maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur\'an dan Hadist Rassullulah SAW. Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pem-baharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain Situasi NKRI Tahun 1596 Cornrlis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imprealisme Barat selama ? 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal : 1.     Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya. 2.     Missi dan Zending agama Kristiani. 3.     Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Pertama : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia. Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama: sisitem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang "mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia". Kedua : adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahsiswaan, menyebabkan timbulnya "Krisis Keseimbangan" yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat. SEJARAH BERDIRINYA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)   Latar Belakang Pemikiran Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk ditingkat I yang ketika itu genap berusia 25 tahun. Tentang sosok Lafran Pane, dapat diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah anak seorang Sutan Pangurabaan Pane ???tokoh pergerakan nasional ???serba komplit??? dari Sipirok, Tapanuli Selatan-. Lafaran Pane adalah sosok yang tidak mengenal lelah dalam proses pencarian jati dirinya, dan secara kritis mencari kebenaran sejati. Lafran Pane kecil, remaja dan menjelang dewasa yang nakal, pemberontak, dan ???bukan anak sekolah yang rajin??? adalah identitas fundamental Lafran sebagai ciri paling menonjol dari Independensinya. Sebagai figur pencarai sejati, independensi Lafran terasah, terbentuk, dan sekaligus teruji, di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak Ia lalui dengan ???Normal??? dan ???lurus??? itu (-Walau Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim terpelajar pernah juga menganyam pendidikan di Pesantren Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah-) ; pada hidup berpetualang di sepanjang jalanan kota Medan, terutama di kawasan Jalan Kesawan; pada kehidupan dengan tidur tidak menentu; pada kaki-kaki lima dan emper pertokoan; juga pada kehidupan yang Ia jalani dengan menjual karcis bioskop, menjual es lilin, dll. Dari perjalanan hidup Lafran dapat diketahui bahwa struktur fundamental independensi diri Lafran terletak pada kesediaan dan keteguhan Dia untuk terus secara kritis mencari kebenaran sejati dengan tanpa lelah, dimana saja, kepada saja, dan kapan saja. Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: "Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat??? Namun demikian, secara keseluruhan Latar Belakang Munculnya Pemikiran dan Berdirinya HMI dapat dipaparkan secara garis besar karena faktor, sebagai berikut : 1.     Penjajahan Belanda atas Indonesia dan Tuntutan Perang Kemerdekaan a.     Aspek Politik : Indonesia menjadi objek jajahan Belanda b.     Aspek Pemerintahan : Indonesia berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda c.      Aspek Hukum : hukum berlaku diskriminatif d.     Aspek pendidikan : poses pendidikan sangat dikendalikan oleh Belanda. e.     Ordonansi guru f.       Ordonansi sekolah liar g.     Aspek ekonomi : Bangsa Indonesia berada dalam kondisi ekonomi lemah h.     Aspek kebudayaan : masuk dan berkembangnya kebudayaan yang bertentangan dengan kepribadian Bangsa Indonesia i.        Aspek Hubungan keagamaan : Masuk dan berkembagnya Agama Kristen di Indonesia, dan Umat Islam mengalami kemunduran 2.    Adanya Kesenjangan dan kejumudan umat dalam pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam 3.     Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan Keagamaan 4.     Munculnya polarisasi politik 5.     Berkembangnya fajam dan Ajaran komunis 6.     Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis 7.     Kemajemukan Bangsa Indonesia 8.     tuntutan Modernisasi dan tantangan masa depan Peristiwa Bersejarah 5 Februari 1947 Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan "Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan" Lafran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lannya, tanpa campur tangan pihak luar. Pada awal pembentukkannya HMI bertujuan diantaranya antara lain: 1.     Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. 2.     Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sementara tokoh-tokoh pemula / pendiri HMI antara lain : a.     Lafran Pane (Yogya), b.     Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), c.      Dahlan Husein (Palembang), d.     Siti Zainah (istri Dahlan Husein-Palembang) e.     Maisaroh Hilal (Cucu KH.A.Dahlan-Singapura), f.       Soewali (Jember), g.     Yusdi Ghozali (Juga pendiri PII-Semarang), h.     Mansyur, i.        M. Anwar (Malang), j.       Hasan Basri (Surakarta), k.     Marwan (Bengkulu), l.        Zulkarnaen (Bengkulu), m.  Tayeb Razak (Jakarta), n.     Toha Mashudi (Malang), o.     Bidron Hadi (Yogyakarta). Faktor Pendukung Berdirinya HMI : 1.     Posisi dan arti kota Yogyakarta Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan Pusat Gerakan Islam Kota Universitas/ Kota Pelajar Pusat Kebudayaan Terletak di Central of Java 2.     Kebutuhan Penghayatan dan Keagamaan Mahasiswa 3.     Adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia 4.     Adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi) 5.     Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik). 6.     Adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir 7.     Ummat Islam Indonesia mayoritas Faktor Penghambat Berdirinya HMI 1.     Munculnya reaksi-reaksi dari : a.     Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) b.     Gerakan Pemuda Islam (GPII) c.      Pelajar Islam Indonesia (PII) 2.     Fase-Fase Perkembangan HMI dalam Perjuangan Bangsa Indonesia 3.     Fase Konsolidasi Spiritual (1946-1947) Sudah diterangkan diatas. 4.     Fase Pengokohan (5 Februari 1947 - 30 November 1947) Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI barulah berakhir. Masa sembilan bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, yang kesemuanya itu semakin mengokohkan eksistensi HMI sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh. Fase Perjuangan Bersenjata (1947 - 1949) Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun kegelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung. Untuk menghadapi pemberontakkan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakkan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun \'64-\'65, disaat-saat menjelang meletusnya G30S/PKI. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan HMI (1950-1963) Selama para kader HMI banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisir tujuan dari HMI sendiri, serta dwi tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksankanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Fase Tantangan (1964 - 1965) Dendam sejarah PKI kepada HMI merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi HMI. Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap HMI adalah kekuatan ketiga ummat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan HMI, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dsb. Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan HMI ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang. Fase Kebangkitan HMI sebagai Pelopor Orde Baru (1966 - 1968) HMI sebagai sumber insani bangsa turut mempelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain HMI melalui Wakil Ketua PB Mar'ie Muhammad memprakasai Kes tuan Aksi Mahasiswa (KA I) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain : 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukan superioitasnya dengan massanya yang terbesar. Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan TRITURA. Sumber :  http://kahmibanten.org/index.php/materi-ke-hmi-an/sejarah-hmi

 

 Senin, 10 Maret 2008

Sejarah HMI : Sejarah Perjuangan Kaum Intelegensia Muslim Indonesia

Read More ( YAKUSA )......